Paluta — Suasana panas penuh semangat membara menyelimuti Tenda Perjuangan Masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, Kamis (5/10/2026). Ratusan warga dari tiga desa yang sudah sepekan menduduki lahan dan menyetop paksa operasional PT Tindoan Bujing kedatangan tamu penting: jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Paluta, Kapolres, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapsel.
Kehadiran para pemangku kebijakan ini menjadi momen bersejarah dalam perlawanan warga merebut kembali tanah ulayat leluhur yang selama puluhan tahun dikuasai korporasi secara sepihak.
Dalam diskusi interaktif yang berlangsung di bawah tenda biru perjuangan, warga tumpah ruah menyampaikan aspirasi. Tiga ibu-ibu dan dua orang laki-laki perwakilan massa aksi membeberkan kisah pilu mulai dari usia kampung mereka yang menginjak 185 tahun secara turun-temurun, hingga kezaliman perusahaan yang masuk merampok, menggusur, dan menguasai lahan tanpa ganti rugi.
Tim Penasehat Hukum Masyarakat, Alamsah Rambe, S.H., M.H. dan Tamren Siregar, S.H., M.H., yang juga keturunan raja-raja dari Desa Padang Malakka dan Aek Simanat, menegaskan bahwa keberadaan PT Tindoan Bujing selama 35 tahun secara ilegal di desa mereka telah menjadi bencana besar. Mulai dari perampasan tanah ulayat, pengrusakan lingkungan, hilangnya tatanan sosial, hingga teror dan kriminalisasi terhadap warga.
Sinyal kemenangan mulai tampak ketika perwakilan Pemkab Paluta—yakni Asisten II dan Kepala Kesbangpol yang juga mantan camat di wilayah tersebut—mengenang para tokoh desa dan menyatakan dengan tegas: “Tanah ini harus kembali kepada masyarakat!” Sontak, riuh gembira dan sorak-sorai membahana dari seluruh warga.
Dukungan serupa datang dari anggota DPRD Paluta, Madnalim Pakpahan. Eks Camat Dolok Sigompulon belasan tahun itu mengungkap bahwa banyak aset dan fasilitas umum seperti jalan serta bendungan yang dibangun dari uang negara dan swadaya masyarakat, kini justru masuk dalam areal perkebunan perusahaan.
Bom waktu akhirnya meledak ketika pihak BPN Tapsel melalui Kepala Seksi Penanganan Sengketa membeberkan fakta mengejutkan: BPN tidak pernah membuat patok tapal batas untuk areal perusahaan, terlebih karena PT Tindoan Bujing belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Menariknya, General Manager dan Asisten Kepala perusahaan yang hadir di lokasi hanya terdiam seribu bahasa tanpa mampu membantah.
Kapolres Paluta, AKBP Dhery Fajariandono, S.I.K., M.H., berpesan kepada masyarakat agar tetap waspada, menjaga kondusivitas, tidak mudah terprovokasi, dan menghindari tindakan anarkis yang merugikan diri sendiri.
Puncak acara ditutup dengan orasi membakar semangat dari Koordinator Perjuangan sekaligus Tim Penasehat Hukum, Breen Saragih. Di hadapan seluruh elemen mulai dari raja adat, kepala desa, camat, hingga aparat keamanan, Breen melemparkan tanya: “Apakah kita sepakat tanah ini harus kembali kepada kita?”
Serentak, ribuan massa menjawab dengan penuh kobaran api semangat: “SEPAKAT…!”
Breen Saragih kemudian mengetok palu secara simbolis diiringi pekikan komando penuh gemuruh: “Merdeka…!” Keputusan bulat telah diambil, tanah ulayat resmi direbut kembali ke pangkuan rakyat.
Kasus penguasaan lahan tanpa HGU oleh korporasi perkebunan menjadi potret buram penegakan hukum agraria di daerah. Berdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960, setiap badan hukum yang menguasai tanah negara atau ulayat wajib mengantongi perizinan yang sah. Ketiadaan HGU membuka celah hukum bagi negara untuk mencabut izin dan mengembalikan hak pengelolaan kepada masyarakat adat.
Konflik horisontal maupun vertikal yang timbul akibat ekspansi perkebunan tanpa kompensasi membuktikan perlunya perlindungan hukum yang komprehensif bagi masyarakat adat. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dan BPN dalam melakukan audit perizinan menjadi harga mati untuk menyelesaikan akar konflik agraria secara tuntas dan berkeadilan.
