DELI SERDANG — Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam akhirnya mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon HS Bancin melalui kuasa hukumnya, Dr. Ramces Pandiangan, SH., MH. Dalam putusan sidang yang digelar Jumat (13/11/2026), majelis hakim menyatakan tindakan penyitaan barang bukti oleh Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera tidak sah dan melawan hukum.
Hakim Tunggal Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum., dalam amar putusannya menegaskan bahwa eksepsi pihak Termohon (Balai Gakkum Kehutanan Sumatera) ditolak seluruhnya. Hakim membatalkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita.17/PPNS/GAKKUMHUT.7-SWI/GKM.5.4/B/07/2026 tertanggal 23 Juli 2026.
“Memerintahkan Termohon untuk tunduk pada putusan praperadilan serta melaksanakan akibat hukum atas tindakan penyitaan yang dinyatakan tidak sah tersebut,” ujar hakim saat membacakan amar putusan di persidangan.
Atas putusan tersebut, hakim secara tegas memerintahkan pihak Balai Gakkum Kehutanan Sumatera untuk segera mengembalikan seluruh barang sitaan kepada pemohon. Barang-barang tersebut meliputi satu unit truk bernomor polisi BK 8732 ET, kayu berbagai jenis dan ukuran sebanyak 598 batang (setara 25,5283 meter kubik), serta satu unit telepon genggam merek OPPO Reno. Adapun biaya perkara dibebankan kepada pihak Termohon sebesar nihil.
Menanggapi putusan bersejarah ini, kuasa hukum pemohon, Dr. Ramces Pandiangan, SH., MH., memberikan apresiasi tinggi kepada lembaga peradilan. Ia mendesak agar pihak Balai Gakkum Kehutanan Sumatera tidak mengulur-ngulur waktu dan segera mengeksekusi pengembalian barang bukti milik kliennya tanpa syarat.
Ramces secara tegas mengingatkan agar pihak Gakkum tidak mencoba-coba menafsirkan sendiri isi putusan hakim yang telah dibacakan di muka persidangan.
“Balai Gakkum Kehutanan Sumatera harus patuhi putusan dan menindaklanjuti putusan dimaksud. Jangan pernah menafsirkan putusan dari pengadilan karena putusan ini bersifat final,” tegas Ramces kepada awak media usai persidangan, Jumat (13/11/2026).
“Segera hormati putusan pengadilan, segera kembalikan barang bukti yang disita,” imbuhnya dengan nada tegas.
Sementara itu, perwakilan dari Balai Gakkum Kehutanan Sumatera yang hadir mengikuti jalannya persidangan terlihat memilih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi oleh para awak media seusai sidang.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, kasus ini bermula ketika HS Bancin yang berprofesi sebagai sopir truk mengangkut muatan kayu dari Provinsi Aceh dengan tujuan pengiriman ke Kota Binjai, Sumatera Utara.
Di tengah perjalanan, tepatnya di kawasan Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, kendaraan yang dikemudikannya dihentikan oleh petugas Balai Gakkum Kehutanan pada 23 Juli 2026. Penindakan tersebut berujung pada penahanan dan penyitaan armada truk beserta ratusan batang kayu yang diangkut.
Namun, langkah hukum yang ditempuh melalui mekanisme praperadilan terbukti berhasil mematahkan keabsahan tindakan penegakan hukum tersebut di hadapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dengan telah dikabulkannya praperadilan ini, kini publik dan pihak pemohon menanti langkah nyata dari Balai Gakkum Kehutanan Sumatera untuk segera mengembalikan kendaraan serta muatan milik HS Bancin sesuai perintah pengadilan.
